Sabtu, 30 Mei 2020
Beranda blog Halaman 4

PENGUMUMAN PEREKRUTAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 285/PP.06.2-Pu/7101/KPU-Kab/X11/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang perekrutan tenaga pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Info selengkapnya disini

 

KEGIATAN FASILITASI RUMAH PINTAR PEMILU KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Lolak – KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengadakan Kegiatan Fasilitasi RPP (Rumah Pintar Pemilu) yang mengundang guru-guru dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lolak. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 03 Desember 2019 di Rumah Pintar Pemilu “Baloy Mo Pandoi” KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kegiatan yang dihadiri oleh 4 orang guru dan 71 siswa-siswi dari SMAN 1 Lolak ini dibuka oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Ingga S. Adampe, A.Md , turut hadir juga dua Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Hasrul Dumambow, SE dan Afif Zuhri, SE, serta Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Meydi Wolah, S.Sos yang menyambut kedatangan guru-guru dan siswa-siswi SMAN 1 Lolak.

Dalam sambutannya saat membuka  acara, Plh. Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Ingga S.Adampe, A.Md  menyampaikan bahwa pengetahuan mengenai pentingnya demokrasi dan pemilu sangat perlu dimiliki oleh generasi muda khususnya pemilih pemula, sehingga mereka dapat mengetahui sistem demokrasi dan kepemiluan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai narasumber Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM, dan Parmas, Hasrul Dumambow, SE menyampaikan materi tentang pengenalan RPP dan sejarah kepemiluan di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu tahun 2019. Beliau menyampaikan  bahwa RPP merupakan sarana edukasi masyarakat luas mengenai proses demokrasi, terutama untuk pemilih pemula. RPP menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mulai dari awal sampai sekarang, bahkan juga mengenai informasi tahapan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

“Kami sangat mengharapkan  masyarakat luas terutama para pelajar atau pemilih pemula dapat mengunjungi Rumah Pintar Pemilu dan bahkan jika pihak sekolah ingin mengadakan proses belajar mengajar  mata pelajaran Pendidikan Kewarnegaraan (PKN), KPU Kabupaten Bolaang Mongondow siap memfasilitasi  dengan memberikan izin memakai Rumah Pintar Pemilu sebagai ruang kelas dan dapat menggunakan fasilitas yang ada di RPP tersebut” . Ujar Hasrul saat menutup materi yang ia berikan. Kegiatan Fasilitasi Rumah Pintar Pemilu pun dikemas menarik dengan mengadakan games yang menyenangkan dan interaktif, sehingga pengunjung dapat berpartisipasi pro aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu.

Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Afif Zuhri, SE saat menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari SMA Negeri 1 Lolak juga menambahkan agar Rumah Pintar Pemilu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama untuk pemilih pemula agar tidak menjadi apatis terhadap politik dan dapat menggunakan hak politiknya sebagai warga negara.

Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun anggaran 2019 menargetkan jumlah kunjungan  fasilitasi yaitu sebanyak 375 orang baik dari kalangan pelajar, stakeholder  maupun dari elemen masyarakat lain.

 

 

 

KPU Bolmong Mengikuti Rakor Tahapan Pencalonan Bakal Calon Perseorangan Pilkada 2020

 

Manado – KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengikuti Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan dan Pengenalan Aplikasi SILON pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil walikota Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Rakor dilaksanakan selama Tiga hari yakni tanggal (2 – 4/11/2019).

Rakor yang dilaksanakan di Sintesa Peninsula Hotel manado ini mengundang Ketua, Divisi Teknis dan Penyelenggara serta Kasubag Teknis dan Hupmas se Sulawesi Utara.

Dalam sambutan pembukaan oleh Ketua KPU SULUT Ardilles Mewoh menyampaikan beberapa hal penting berkenan dengan persiapan menjelang pelaksanaan pilkada 2020. Secara umum disampaikan Rakor ini adalah sebagai bentuk penguatan dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan bakal calon perseorangan terutama untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota yang Pilkada akan tetapi 8 (Delapan) Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan juga wajib mengetahui.

Hadir sebagai narasumber Kasubag Pencalonan dan penetapan calon KPU RI Andi Bagus Makawaru menyampaikan materi terkait dengan pencalonan dan syarat dukungan calon perseorangan serta aplikasi SILON. Untuk divisi teknis, diharapkan sudah melakukan perencanaan proses pencalonan, menyesuaikan tahapan serta antisipasi untuk menyikapi adanya revisi terhadap UU dan PKPU serta setiap pembahasan yang berkaitan dengan tahapan pencalonan harus disesuaikan dengan PKPU.

Penyusunan PKPU pencalonan sementara ini telah di sampaikan kepada Kemenkumham untuk selanjutnya akan di undangkan. tutup Andi.

Di sela-sela rakor, ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Bolmong Alfian Pobela menginformasikan untuk kabupaten Bolaang Mongondow dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengacu pada PKPU nomor 16 Tahun 2019 dan Pedoman Teknis yang disusun oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Sampai berita ini diturunkan Rakor masih sementara berlangsung dan akan di tutup, Rabu (04/12/2019).

Tawaran Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

 kpu.go.id – Pemilu 2019 telah berlalu, sejumlah capaian positif berhasil diraih, namun ada juga catatan yang perlu mendapat perhatian banyak pihak.

Beberapa yang perlu mendapat perhatian tersebut seperti konsep keserentakan pemilu yang oleh sebagian kalangan perlu mendapat pemahaman ulang. Proses pemilu lima surat suara bersamaan dianggap kurang tepat, baik untuk pendidikan politik masyarakat hingga tujuan demokrasi presidensial.

Konsep keserentakan ini yang kemudian membuat peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris angkat bicara. Pada Konferensi Nasional dan Call for Papers Tata Kelola Pemilu Indonesia di Bogor, Kamis (14/11/2019), dia menyarankan agar dilakukannya perubahan model pemilu serentak dari pemilu lima surat suara menjadi pemilu nasional dan lokal.

Dengan adanya pembagian pemilu nasional dan lokal tersebut maka tata bernegara menurut Syamsudin juga akan semakin baik karena kepala daerah dipilih bersamaan dengan legislatif didaerahnya dan presiden wakil presiden juga dipilih bersama legislatif ditingkat nasional. “Pemilu 2019 lalu isu lokal kurang muncul akhirnya (kalah dengan isu nasional) ada manipulasi isu,” tutur Syamsudin.

Selain itu tujuan dari pembagian pemilu nasional dan lokal juga dapat menghilangkan beban pemilihan legislatif yang selama ini diberikan oleh pilpres. Juga meringankan kerja penyelenggara pemilu yang diperhelatan terakhir banyak berjatuhan karena sakit hingga meninggal dunia. “Juga tidak ada lagi masalah apakah calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPRD mesti mundur atau tidak. Dan menutup peluang oportunisme politik. Kalau sekarang kan yang gagal pemilihan kepala daerah masuk DPRD, yang gagal DPRD masuk kepala daerah,” tambah Syamsudin.

Sementara itu Anggota KPU RI 2007-2012 Endang Sulastri banyak mengevaluasi kerja penyelenggara di 2019. Menurut dia kerja yang baik menentukan pemimpin yang terpilih.

Secara khusus perempuan yang juga aktif di dunia akademisi ini mengkritisi pola rekrutmen penyelenggara pemilu yang tidak bersamaan. Hal ini menurut dia cukup menyulitkan apalagi jika rekrutmen dilakukan mendekati hari pemungutan suara.

Untuk itu kedepan dia menyarankan agar aturan mengenai rekrutmen ini bisa direvisi sehingga proses penggantian penyelenggara bisa dilakukan secara bersamaan atau serentak.

Dikesempatan ketiga, pengamat politik Burhanudin Muhtadi menjelaskan fenomena populisme dalam proses politik Tanah Air. Adanya politik identitas juga penyebaran hoaks cukup membuat Pemilu 2019 menjadi lebih gaduh. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Selain Luber-Jurdil, Pemilu Juga Harus Periodik

kpu.go.id – Pemilu baik haruslah dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Asas yang diatur dalam Undang-undang (UU) pemilu ini nyatanya tidak cukup bagi pengamat senior kepemiluan Ramlan Surbakti yang menyebut syarat periodik yang juga perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Periodik yang menurut pria kelahiran Tanjung Merawa 1951 tidak hanya bermakna sebagai konsistensi waktu tapi juga bentuk penilaian pemilih terhadap pemimpin yang ada. “Rakyat menilai apakah incumbent punya kinerja baik, kalau iya maka dipilih kembali. Tapi kalau kinerja buruk maka tidak dipilih lagi, itu arti dari periodik,” jelas Ramlan saat diminta untuk menjadi pemateri pada sesi pembukaan Konferensi Nasional dan Call for Papers Tata Kelola Pemilu yang berlangsung di Bogor, Rabu (13/11/2019) malam.

Pria yang sempat menjabat sebagai Ketua KPU RI (2004-2007) juga menyebut pemilu haruslah memenuhi prinsip bebas dan adil (free and fair). Bebas dari tekanan, ancaman sementara adil menunjukkan adanya kesetaraan bagi semua, baik untuk peserta pemilunya maupun masyarakat pemilihnya.

“Dan adil yang pertama untuk peraturan yang menjamin kesetaraan, jadi semua apapun latar belakangnya punya hak pilih, setiap peserta calon punya kebebasan sama untuk bersaing. Media massa juga meliput semua pihak dan memberitakan secara faktual. Yang paling susah dipenuhi adil kedua, yaitu equal playing field (arena bermain semua peserta punya titik tolak yang sama). Ini susah karena ada peserta pemilu yang punya dana melimpah tapi ada juga yang punya,” jelas Ramlan.

Meski begitu untuk evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu 2019, Ramlan melihat ada antusias yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Partisipasi yang menurut dia juga dipengaruhi oleh menariknya peserta pemilu yang bersaing, khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden. “Saya melihat di Surabaya itu ketika mau pemilu terminal penuh seperti mau lebaran,” tambah Ramlan.

Turut hadir pada kegiatan ini Anggota KPU RI Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Hasyim Asy’ari serta Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono. Peserta konferensi berasal dari Ketua KPU dari 34 provinsi, pegiat kepemiluan, serta akademisi. Hadir sebagai pemateri lainnya pada malam itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)